Sepi Peminat Bekerja Di Kapal Pemerintah


ilustrasi pelaut (www.cutemoment.blogspot.com)

ilustrasi pelaut (www.cutemoment.blogspot.com)

oleh: Faizal, M.T, DESS

Dengan banyaknya institusi yang ada dilaut pasti membutuhkan banyak profesi pelaut untuk mengawaki kapal patroli yang digunakan untuk patroli atau pekerjaan lain seperti pemasangan bouy penanda navigasi. Namun kenyataannya terjadi kekurangan tenaga pelaut di kapal milik pemerintah selain kapal perang.

Dari lima institusi yang memiliki sarana patroli, sedikitnya ada tiga institusi yang membutuhkan tenaga profesi pelaut profesional yaitu dari institusi KPLP dibawah kementerian perhubungan. KPLP mempunyai kewenangan penegakan hukum dilaut.

Selain kendala dukungan logistik juga kekurangan tenaga pelaut untuk mengawaki kapal-kapal patrolinya. Walaupun kementerian perhubungan adalah pencetak tenaga pelaut, akan tetapi untuk bergabung ke kapal pemerintah hampir tidak ada yang berminat.

Dari institusi bea cukai pun demikian, cukup kesulitan merekrut pelaut bersertifikat untuk menjadi ABK kapal-kapal patrolinya. Kalaupun ada biasanya tidak bertahan lama mereka mau bekerja di atas kapal. Selanjutnya memilih berkarier didarat.

Kapal patroli Polisi perairan pun memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Berbagai cara ditempuh untuk menarik minat pelaut berpengalaman masuk ke instansi tersebut. Tetap saja sepi peminat.

Untuk TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sekolah kedinasan yaitu AKMIL dan Sekolah Tinggi Perikanan yang menyediakan tenaga siap pakai untuk mengawaki kapal -kapalnya.

Mengapa sulit merekrut pelaut profesional untuk bekerja di kapal pemerintahan?

Kita tahu untuk menjadi seorang pelaut harus mempunyai beberapa sertifikat. Contoh untuk menjadi ABK sekelas tamtama harus memiliki masa layar minimal 2 tahun serta memiliki buku pelaut, sertifikat keselamatan Basic Safety Training, sea survival, dan dinas jaga.

Untuk menjadi ABK sekelas bintara selain persyaratan diatas ditambah lagi dengan sertifikat Ahli Nautika atau Teknika tingkat 5. Untuk mendapatkan sertifikat ini harus punya masa layar dua tahun dan sekolah 3 bulan. <Bp3ip>.

Sementara untuk menjadi perwira deck atau mesin harus mempunyai sertifikat keahlian Ahli Nautika atau Teknika tingkat 4, 3, 2, dan 1 tergantung dari bobot kotor kapal (GRT).

Dengan segudang persyaratan menjadi pelaut yang harus di tempuh seseorang, tidak saja mengorbankan waktu tetapi juga biaya.  Maka wajar setelah mendapat sertifikat tersebut mereka lebih tertarik mencari uang dengan bekerja di perusahaan pelayaran baik didalam negeri lebih lebih lagi perusahaan luar negeri yang memberikan gaji besar.

Gaji pemegang sertifikat keahlian Ahli Nautika atau Teknika tingkat II di singapore dihargai sekitar S$ 3 ribu sampai 7 ribu kalau dirupiahkan sekitar Rp 25 – 65 juta per bulan.

Seandainya bekerja di kapal pemerintah maka gaji mereka akan mengikuti standar kepegawaian negara menurut golongan, yang jumlahnya sepuluh kali lipat lebih kecil. Tentu ini akan sangat memberatkan.

Namun demikian masih ada pelaut- pelaut profesional yang mau menjadi ABK di kapal pemerintah walau di berikan imbalan sama dengan pekerja di darat  namun motivasi panggilan jiwa itu belum bisa dijadikan sarana menarik mereka untuk bergabung. Bahkan yang sudah bergabung ke kapal pemerintah banyak yang akhirnya keluar lagi dan kembali ke kapal swasta.

Saat pemerintah fokus ke maritim. Kebutuhan ABK kapal pengawas sumber daya alam di wilayah perairan nusantara dan ZEE harus menjadi pemikiran serius bagaimana cara merekrut mereka, dan tentu saja dengan tidak mengorbankan yang sudah ada. <fzl>

Mengapa Gaji Pelaut Tinggi?

Iklan

2 responses to “Sepi Peminat Bekerja Di Kapal Pemerintah

  1. Intinya kesejahteraan.. apapun pekerjaannya menurut saya pasti yg dipikirkan adalah tingkat kesejahteraan pekerjaan tsb. Bukan hanya pelaut tapi dibidang lainnya juga. Memang sih ada sbahagian orang yg mengabdi tanpa mengenal pamrih bagi negara dan bangsa ini. Moga pemerintah mendapatkan solusi terbaik dari masalah ini. Salam kompak dari kplp tanjung medang riau.

    • Kesejahteraan ditingkatkan kemudian terapkan pengawasan melekat serta sanksi tegas atas segala penyimpangan. Karena begitu perut kenyang (ekonomi bagus) maka kecenderungan untuk bermain urang akan berkurang (relatif) tapi kalau ekonomi masih kurang maka penyimpangan akan lebih besar.

      Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s